badai pasti berlalu

foto|antara

badai pasti berlalu

foto| antara

Mengaca Diri

“Pers Nasional Mengaca Diri” dipilih menjadi tema perayaan ulang tahun Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Sumut ke-61 yang jatuh pada Kamis kemarin di Hotel Polonia, Medan.

Pemilihan tema tersebut didasari ketatnya persaingan antara media cetak dengan media elektronik terutama televisi. Persaingan luar biasa itu memerlukan langkah-langkah strategis untuk memenangkannya, yang tentu saja dalam hal ini bersaing secara sehat.

Memang sejak reformasi digulirkan pers Indonesia memeroleh kemerdekaan dari terkungkung ancaman sensor dan bredel. Kini pers berkembang pesat. Masyarakat dapat memilih berita layaknya memilih makanan.

Namun ironisnya setelah pers lepas dari paradigma state centered ke paradigma civil centered, media di Indonesia justru lupa bahwa mereka bertanggung jawab pada publik. Media massa hanya berorientasi pada kepentingan bisnis semata. Dan, dalam praktiknya kita masih menyaksikan media cetak maupun elektronik yang menampilkan gambar-gambar porno atau berbau darah, serta pemberitaan-pemberitaan yang mengeksploitasi kekerasan, seks. Media seperti ini tidak lagi menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik. Pengelola media hanya melihat keinginan pasar tanpa memperhatikan dampak negatif pemberitaan tersebut.

Merujuk dari data SPS tahun 2005, dari 829 surat kabar yang terbit di Indonesia setidaknya 70 persen diantaranya tidak layak secara bisnis karena minimnya tiras (oplah) dan minimnya pemasukan iklan. Bahkan, 30 persen sisanya yang bisa disebut benar-benar layak dan sehat secara bisnis hanya beberapa perusahaan.

Melihat fakta di atas, wajar saja kalau kemudian pers tanah air tak pernah sepi dari kritik dan tudingan negatif. Bahkan Sekdaprovsu, Muhyan Tambuse dalam sambutan dalam diskusi “Pers Nasional Mengaca Diri” kamarin, khawatir bila pers tidak segera berbenah diri maka ia akan menjelma menjadi bahaya laten di tubuh pers itu sendiri. Pers menjadi hantu yang siap menyebarkan bencana khususnya bagi demokratisasi media.

Tema yang diusung SPS begitu relevan untuk membangkitkan kembali kondisi yang sudah terpuruk. Kini saatnya kritik dan tudingan yang dialamatkan ke tubuh pers tanah air harus disikapi bersama oleh masyarakat pers.

Pers harus menyadari bahwa mereka tidak seperti perusahaan tahu, kerupuk, atau rokok yang tujuan utamanya keuntungan. Pers adalah sebuah institusi yang punya tanggungjawab untuk mencerdaskan publik, memberikan informasi yang bergizi, dan sekali-kali menjadi watchdog pemerintah. Mata hati pers pada nurani. Seperti memilih makanan, pers semestinya memberikan pilihan-pilihan yang dibutuhkan dalam mengembangkan potensi warga: mencerdaskan sekaligus memberdayakan.

Sehingga pers bisa menjadi sarana untuk membangun bangsa, untuk menyampaikan kebenaran dan harapan bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Bukan sebaliknya, menebarkan ketakutan dan ancaman. Dirgahayu SPS, dirgahayu Pers Indonesia.

Kontroversi Legalisasi Ganja

Wacana legalisasi ganja yang disampaikan Badan Narkoba Nasional menarik untuk disimak. Berdasarkan hasil penelitian sementara BNN dan INIDA (Indonesian National Institute on Drug Abuse), ganja bermanfaat di dalam kehidupan, seperti untuk kebutuhan industri.

Ada dua wacana yang dilontarkan BNN kepada masyarakat: wacana legalisasi ganja dan usul pembuatan RUU Antinarkoba sebagai gabungan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Tujuannya, memberantas sindikat peredaran narkoba dan obat terlarang lainnya menggunakan celah UU Psikotropika yang mengatur penggunaan obat terlarang untuk tindakan medis. Di dalam RUU Antinarkoba itu juga diwacanakan didirikannya Pusat Penelitian Ganja untuk mengkaji pemanfaatan tanaman itu di negara ini.

Berkaitan wacana legalisasi tersebut, BNN akan mengadakan penelitian tentang pemanfaatan ganja yang hasilnya direkomendasikan kepada pemerintah untuk kemungkinan dibuatnya aturan sebagai payung hukum.

Sesungguhnya, wacana BNN ini tampaknya susah diwujudkan, dan pasti akan mendapat tantangan dari masyarakat. Mengingat kultur dan agama di negara kita tidak memungkinkan hal itu, dan ganja sudah dikonotasikan sebagai barang haram.

Kalaupun ganja di negara kita jadi dilegalkan pemakaiannya dan peredarannya dibatasi hanya di tempat dan dalam jumlah tertentu, pertanyaannya bagaimanakah kemampuan pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dalam melakukan kontrol. Mengingat, pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum merupakan salah satu masalah yang masih harus dibenahi dalam kerangka penegakan hukum (law enforcement) di negara kita.

Selain itu, kesadaran hukum masyarakat perlu diperhatikan. Sebab, pilar utama dalam penegakan hukum adalah hukum itu sendiri, masyarakat, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Tentu, kita tidak bisa secara langsung menghakimi bahwa usulan BNN adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tetapi dalam kerangka melegalkan peredaran ganja tentunya bukan hanya pemanfaatannya yang perlu diteliti, kondisi sosial dan budaya masyarakat kita pun harus dikaji secara komprehensif dan mendalam. Risiko yang akan dihadapi sangat membahayakan.

Selain itu, revisi UU Psikotropika dan UU Narkotika mutlak dilakukan. Hampir 10 tahun sejak diundangkannya kedua UU itu, kenyataan di lapangan menunjukkan masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Khususnya mengenai ancaman hukuman yang masih dianggap terlalu ringan.

Awasi Obat Murah

Pemerintah meluncurkan program obat murah dan berkualitas melalui pengadaan aneka produk obat generik tak berlogo dengan harga eceran tertinggi Rp 1.000 per paket. Tujuan dari program ini untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat murah dan berkualitas bagi masyarakat.
Pada peluncuran program tersebut, Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mengatakan, program yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia itu untuk mengurangi beban hidup rakyat miskin. Selain itu, untuk mencegah peredaran obat palsu dan obat substandar yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Memang obat murah berkualitas seperti ini sudah lama didambakan oleh masyarakat berpenghasilan pas-pasan. Kita tahu bersama, banyak warga miskin yang tidak sanggup berobat hanya karena harga obat tak terjangkau.
Peluncuran program obat murah dan bermutu itu melengkapi upaya pemerintah meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat luas. Sebelumnya, pemerintah meluncurkan kebijakan asuransi kesehatan bagi warga miskin. Kendati masih muncul keluhan, sebagian masyarakat tak mampu sudah menikmati fasilitas tersebut.
Berbagai kebijakan yang meringankan beban masyarakat, termasuk di bidang pelayanan kesehatan, patut mendapat respons positif. Sayang, hingga kini warga di Sumatera Utara masih belum dapat menikmati kehadiran obar murah nan berkualitas ini.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr Fatmi Sulani, kemarin mengaku belum menerima suplai obat murah itu. Fatmi menyatakan, pensuplaian obat “serbu” untuk wilayah Sumut masih dalam proses, yang mana pelaksanaan masih menunggu anggaran dana. Tapi ia belum yakin kapan pastinya obat tersebut akan masuk ke Sumut.
Pernyataan dari Dinas Kesehatan tersebut bisa jadi sebuah sinyal agar kita melakukan kontrol terhadap peredaran obat murah tersebut sedini mungkin. Berangkat dari pengalaman yang sudah-sudah, program yang baik terkadang sering tak berjalan sesuai harapan. Contohnya obat generik. Di awalnya saja yang mudah diperoleh. Lama-kelamaan, harganya naik dan langka. Atau pada kasus pupuk dan benih bersubsidi untuk petani yang ternyata jatuh ke tangan tengkulak.
Nah, untuk obat murah kali ini, belum apa-apa kita sudah harus mendapat kabar tak sedap. Bukan tidak mungkin, ketika obat murah ini akan didrop ke pasar, sudah habis dahulu ditangan para spekulan sehingga tak sampai masyarakat kelas menengah ke bawah.
Peringatan itu tentu tak mengada-ada. Karena itu, mari kita saling bahu membahu mengawasi secara ketat peredaran program obat murah berkualitas itu agar benar-benar mencapai sasaran. Jangan sampai obat-obat tersebut justru jatuh ke tangan penadah, yang kemudian menjual kembali dengan harga tinggi.

AUDIT PLN

Listrik padam masih menjadi pemandangan yang tak terhindarkan selama dua bulan ke depan menyusul pengumuman PT PLN (Persero) Regional Sumatera Bagian Utara Rabu 13 Juni 2007 kemarin. Alasan pemadaman itu tak beda dengan alasan sebelumnya, yaitu pemeliharaan mesin pembangkit. Kali ini giliran Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap GT 22 di Sicanang, Belawan. Akibat pemeliharaan tersebut pasokan listrik defisit hingga 200 MW.

Sejatinya, kebijakan pemadaman seperti ini sebenarnya bukan sekali ini saja dilakukan PT PLN (Persero) Regional Sumatera Bagian Utara. Dengan alasannya yang sama, tahun 2006 lalu, produsen setrum ini juga angkat tangan, tak bisa menjamin aliran setrum secara normal.

Yah, mesin-mesin jompo berusia rata-rata puluhan tahun itu selalu dijadikan kambing hitam untuk melakukan pemadaman. Kita tidak mengetahui persis benar tidaknya alasan tersebut. Kalaulah itu benar, bukankah dirawat atau pun tidak, tetap saja akan merepotkan.

Kita juga tidak tahu, apakah proses perbaikan dan pemeliharaan itu merupakan pekerjaan berkesinambungan PLN atau sekadar kerja sporadis belaka? Karena jujur saja, selama ini konsumen hanya disodori klaim sepihak PLN yang sifatnya monopoli informasi teknis. Sebagai konsumen, kita tak punya data pembanding, apalagi bila dikaitkan bahasa-bahasa teknis operasional kelistrikan. Padahal ini penting dilakukan agar setiap informasi PLN bisa dianalisis secara benar, terukur dan sungguh-sungguh.

Termasuk desakan untuk melakukan audit keuangan PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Bagian Utara. Apakah betul telah sesuai dengan peruntukannya? Atau jangan-jangan terdapat manipulasi dana pengoperasian sistem kelistrikan di wilayah ini.

Upaya melakukan audit eksternal kinerja PLN sebaiknya dilakukan oleh tim independen yang profesional serta melibatkan orang yang memiliki kompetensi di bidang teknis kelistrikan. Karena dengan audit, potensi manipulasi dan monopoli informasi PLN dapat diminimalisir
sekaligus membantu pemerintah mengidentifikasi permasalahan sebenarnya sehingga
melahirkan alternatif solusi atas krisis kelistrikan di wilayah ini.

Membiarkan belitan krisis listrik yang menimpa warga karena kesalahan pengelolaan, merupakan bentuk penindasan terhadap hak paling fundamental warga negara.

komunisme baru

Sulitnya Mencari Hunian Senjakala

Kematian pasti akan datang bagi mahluk bernyawa. Tapi lahan pekuburan kian menyempit tergilas pembangunan ala metropolitan. Bila tak dipikirkan segera, pelan tapi pasti, lakon episode akhir hidup manusia akan berakhir tragis.

Dani masih lelah. Matanya menahan kantuk setelah empat jam lebih melakukan perjalanan panjang dari Lhoukseumawe. Dini hari itu, bersama dua adik lelakinya, mereka membawa jenazah sang bunda menuju rumah duka di Jalan Mandala by Pass, Medan.

Tiba di rumah duka, Dani belum bisa tenang. Saat jenazah disambut isak tangis sanak keluarga, bergegas ia menemui seorang lelaki tua berkisar 50 tahun, penjaga kuburan tak jauh dari rumahnya. Ia terlibat dalam sebuah pembicaraan serius dengan Pak Tua itu. Tak lama, Dani pun akhirnya mendapat kepastian kalau sang bunda dapat beristirahat dengan tenang di kompleks pekuburan dimana Ayah mereka sebelumnya juga dikebukimkan 16 tahun silam.

Sulitnya mencari ‘rumah peristirahatan terakhir’ orang tua Dani itu sebenarnya bukan kisah baru lagi. Kegelisahan masyarakat ini sudah terekam satu dekade terakhir. Tapi di tengah gilasan roda pembangunan ala metropolitan, hunian senjakala ini masih belum dianggap penting.
Padahal kalau mau jujur, rata-rata lahan pekuburan kian menyempit. Kalaupun ada, keberadaannya sudah tak sanggup lagi menampungnya. Tak aneh saking padatnya, tak ada celah antara satu liang dengan liang kubur lain. Bahkan sejumlah pekuburan muslim, mayat yang baru harus ditanam satu liang dengan mayat lain.

Pemandangan ini bisa direkam saat jenazah orang tua Dani dikebumikan si salah satu areal pekuburan wakaf di bilangan jalan Mandala by Pass. Kuburan yang letaknya dihimpit bangunan rumah toko ini.

Jumlah penduduk kota Medan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun telah berdampak pada sulitnya mencari lahan untuk perkuburan. Hingga saat ini diperkirakan jumlah penduduk yang menghuni kota Medan telah mencapai 2 juta lebih. Ironisnya, jumlah tersebut tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas umum, seperti pembuatan lahan perkuburan baru. Tak heran bila kemudian, areal pekuburan-pekuburan yang ada saat ini banyak yang melebihi kapasitas.

Masyarakat resah, penyediaan lahan pekuburan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan sangat terbatas. Pemko Medan dalam hal ini Dinas Pertamanan kurang perhatian dalam menangani masalah fasilitas umum tersebut, bukti dari kurangnya perhatian Dinas Pertamanan adalah minimnya anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan kuburan.

Hal tersebut juga diakui Ikhrimah Hamidi. Ketua fraksi PKS di DPRD Medan ini menyebutkan, bahwa anggaran untuk pengelolaan perkuburan di kota Medan tahun ini, khususnya yang dikelola oleh pemerintah kota Medan sangat minim, bila dibandingkan dengan anggaran-anggaran lainnya.

Ditambahkan Ikrimah, minimnya anggaran pengelolaan lahan perkuburan, salah satunya disebabkan kurangnya pemasukan dari pengelolaan perkuburan tersebut, sehingga dalam rapat-rapat yang dibahas anggota dewan dalam perencanaan anggaran, masalah mengenai pengelolaan tanah perkuburan tidak banyak.

Jika ditengok dari salah satu tugas dari Dinas Pertamanan adalah menyediakan penyediaan tanah perkuburan umum, menyelenggarakan pengangkutan jenazah, melayani penguburan serta merawat kuburan-kuburan umum milik pemerintah.

Dinas Pertamanan adalah pihak pengelola lahan pekuburuan milik pemerintah atau lazim disebut Tempat Pemakaman Umum (TPU). Diantara TPU itu di Jl. Sei Batu Gingging, lahan pekuburan satu-satunya yang diperuntukkan bagi umat muslim. Sementara untuk lahan pekuburan kristen berada di Jl. Gajah Mada Lama, Jl. Gajah Mada Baru, Jl. Jamin Ginting, Jl. Selayang serta di kawasan Simalingkar B.

Perkuburan di Jl. Sei Batu Gingging yang merupakan perkuburan untuk umat muslim saat ini sudah melampui luas lahan yang ada. Luas lahan yang hampir mencapai 2 hektar tersebut saat ini sudah penuh. Sehingga apabila ada orang yang meninggal, hanya yang punya keluarga yang pernah dikuburkankan disini saja yang diperbolehkan. “ Lahan di sini sudah penuh. Kalau ada yang meninggal, kami diizinkan dikubur disini, itu pun asal kalau keluarga yang telah dikubur disini. Dan mau tidak mau harus dilakukan tumpang tindih,” kata Baam, alah seorang penjaga kubur di Jl. Sei Batu Gingging.

Sempitnya lahan perkuburan juga terjadi di area perkuburan lain, seperti di daerah Medan Tembung. Selama ini warga Medan Tembung untuk melakukan penguburan mayat dilakukan di daerah seberang sungai yang lokasinya tidak lagi merupakan wilayah Kota Medan, melainkan Deliserdang. Namun, sejak beberapa bulan ini warga Deliserdang sudah melarang warga Medan Tembung untuk menguburkan mayat dilokasi tersebut.

Karena melihat berlebihnya kapasitas tersebut, Pemko membuat kebijakan mengenai perizinan perkuburan, sesuai Peraturan daerah Kota Medan Nomor 32 Tahun 2002 tanggal 6 September 2002, tentang perubahan masa berlaku izin yaitu dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Peraturan itu menyebutkan, setiap makam yang telah 2 (dua) tahun ke atas harus memperpanjang izin kembali, oleh karena itu bagi ahli waris yang telah habis masa izin terdahulu agar segera mengajukan surat permohonan surat perpanjangan yang dilakukan ke Dinas Pertamanan Kota Medan.

Disebutkan lagi, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, ternyata belum juga mengajukan permohonan, maka akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku atau lahan tersebut dapat dipergunakan/dialihkan penggunaannya oleh Pemerintah Kota Medan, dalam hal Dinas Pertamanan. Dengan adanya peraturan ini, bila pihak ahli waris tidak melaporkan, maka lahan tersebut dapat dialihkan penggunannya oleh Pemko Medan.

Untuk saat ini pemerintah kota Medan rencananya akan menambah lahan perkuburan untuk umat muslim yang letaknya di Simalingkar, namun kepastian penambahan perkuburan itu waktunya belum bisa dipastikan.

“Sebenarnya penambahan perkuburan yang letaknya di Simalingkar, sudah direncanakan sejak dulu, tetapi karena ada prosedur yang salah maka penambahan tersebut ditunda,” kata Ikhrimah. Ia menyebut, penambahan areal perkuburan itu rencananya akan dibahas pada bulan Oktober tahun ini.

Perlunya anggaran untuk pengelolaan perkuburan ini juga disampaikan oleh Ketua LSM Fitra Sumut, Elvenda. “Pemko seharusnya memberikan anggaran yang cukup untuk pengelolaan perkuburan yang ada di Medan. Sehingga dengan adanya anggaran tersebut pemko tidak kesulitan lagi untuk membuat lahan baru, karena memang sudah ada anggaran untuk hal tersebut.

Si Tua yang Merana

Gedung Balaikota Medan, tanpa ampun menjadi korban.

Daftar Bangunan Bersejarah di Kota Medan

No	Bangunan	Lokasi
1	Mesjid Raya Al’Mashun	Jl. Sisingamangaraja
2	Mesjid Raya Labuhan	Jl. Yos Sudarso
3	Gereja Roma Katholik	Jl. Pemuda
4	Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP	Jl. Sudirman
5	Gedung Palang Merah Indonesia	Jl. Palang Merah
6	Kantor PT Kereta Api	Jl. HM Yamin
7	Toapekong Tjong A Fie	Jl. Ahmad Yani,
8	RS Elizabeth,	Jl. Sudirman
9	RS Pirngadi	Jl. HM Yamin
10	RS Tembakau Deli	Jl. Putri Hijau
11	Sekolah dan tTK Roma Katholik	Jl. Pemuda,
12	Sekolah Immanuel	Jl. Sudirman
13	Pertokoan, kantor, bank	Jl. Ahmad Yani, antara Jl. Palang Merah dan Jl. Raden Saleh
14	Kantor Walikota Medan	Jl. Balai Kota
15	Kantor Pos Besar	Jl. Balai Kota
16	Kantor Bank Mandiri	Jl. Balai Kota
17	Kantor Hotel Natour Darma Deli	Jl. Balai Kota
18	Bekas Kantor Dinas Tenaga Kerja	Jl. Hindu
19	Kantor Bank Danamon	Jl. Pemuda
20	Bekas Kantor Sospol	Jl. Pemuda
21	Istana Maimun	Jl. Sultan Makmun Al Rasyid
22	Kantor Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Kolonel Sugiono,
23	Rumah Dinas Walikota Medan	Jl. Sudirman
24	Kantor Pengadilan Negeri Medan	Jl. Pengadilan
25	Kantor Gubernur Sumatera Utara	Jl. Diponegoro
26	Kantor Dinas Penerangan Kodam I Bukit Barisan	Jl. Listrik
27	Bangunan lama di samping Hotel Danau Toba	Jl. Imam Bonjol Medan
28	Gerja Kristen Indonesia	Jl. Zainul Arifin,
30	Kantor Rispa	Jl. Brigjen Katamso
31	Bank Bukopin	Jl. Kolonel Sugiono
32	Bekas Kantor Polda Sumatera Utara	Jl. Sudirman
33	Bekas Kantor Perkebunan HVA	Jl. Sudirman
34	Bank Koperasi	Jl. Kolonel Sugiono
35	Laboratorium USU	Jl. HM Yamin sebelah kantor PT KAI
36	Toapekong	Jl. Hangtuah
37	Kantor Telkom	Jl. HM Yamin
38	Bangunan toko-toko di Pusat Pasar	Tidak diperkenankan direhabilitasi tanpa izin tertulis Walikota
39	Museum Kodam I Bukit Barisan	Jl. Zainul Arifin
40	Kantor Bupati Deli Serdang	di Jl. Brigjen Katamso (sudah dihancurkan).
41	Gedung South East Asia Bank	Jl. Ahmad Yani (sudah dihancurkan)
42	Kantor Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Listrik Medan (sudah dihancurkan).

Si Tua yang Merana

Jumlah bangunan tua bermuatan sejarah mahapenting di kota Medan kian merana. Nasibnya tergusur seiring derap pembangunan pisik kota yang menatasnamakan modernisasi.

Rumah berlantai dua itu berdiri sejak 1923. Ia terletak di Jalan Warni atau kawasan Brigjen Katamso di Kelurahan Suka Raja Medan. Jaraknya hanya sebulir keringat dari tembok Istana Maimoon, berhimpit dengan rumah-rumah pertokoan (ruko). Dua pekan lalu, rumah tua itu diratakan karena pemiliknya tak kuasa saat ditawar dengan uang senilai Rp. 1,2 miliar.

“ Rumah ini warisan dari kakek kami Guru Besar Ahmad. Kami sebenarnya tak setuju rumah ini dirubuhkan. Apalagi saya lahir dan menikah di rumah ini. Tapi mau bagaimana lagi, keluarga besar sudah memutuskan untuk menjualnya,” sebut Ny Ida salah satu cucu dari Guru Besar Ahmad.

Hanya saja Ny Ida mengaku bahwa selama mereka berada di rumah itu, keluarga besarnya selama ini kesulitan merawat rumah tersebut. Apalagi mereka dibebani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang setiap tahun harus dibayar. Tak jarang untuk melunasi PBB, mereka harus patungan . Beruntung rumah itu belum menunggak pajak meski selalu deg-degan begitu waktu pembayaran tiba.

Kendati rumah itu termasuk dalam bangunan cagar budaya yang harus dilindungi, Nya Ida mengaku pihak Pemko tidak pernah memberi perhatian. “ Padahal dulu waktu masa kecilnya Abdillah — maksudnya walikota Medan, sering main-main ke sini,” jelasnya.

Kisah Ny Ida mungkin juga dirasakan semua pemilik rumah-rumah tua di Medan. Mereka menghadapi dilema antara dua kepentingan yang saling berbenturan. Di satu pihak, pemerintah mengharapkan bangunan tua itu tetap dilestarikan, namun di sisi lainnya, sang pemilik bangunan tua tak kuasa menghadapi kebutuhan hidup yang demikian komersial.

Para pemilik umumnya beralasan, bangunan yang dipertahankan tetap kuno tidak mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Sementara harga tanah di lokasi itu sudah sangat tinggi. Atau kalau tidak dijual, dapat mengganti dengan bangunan baru sebagai tempat usaha yang tentu akan mendatangkan keuntungan secara ekonomis.

Yah...kota Medan memang tengah bersolek. Kota yang baru saja menorehkan usia ke-416 tahun pada 1 Juli 2006 lalu, bergeliat cepat mengejar impian untuk menjadi kota metropolitan. Walikota Medan Abdillah pun mendambakan kota ini sebagaimana kota-kota besar di negara tetangga, seperti Penang dan Kuala Lumpur.

Sayangnya, tak semua komponen kota sepakat dengan konsep megapolitan sang walikota. Segenap aktivitas fisik dengan mendirikan pusat-pusat perdagangan, pelebaran jalan ataupun gedung-gedung baru pencakar laingit yang mengabaikan kehidupan terdahulu. Bangunan bersejarah kini menjadi sasaran penggusuran karena dianggap perintang roda zaman.

LEMBAR SEJARAH YANG TERKOYAK ZAMAN
Executive Director Badan Warisan Sumatera, Ir Soehardi Hartono MSc, menilai penghancuran bangunan-bangunan tua sangat tergesa demi meraup keuntungan jangka pendek. Kebijakan yang sekadar mengejar pendapatan asli daerah.

Menurutnya, nasib monumen masa lalu di kota Medan kini hanya terekam dalam sebuah bingkai foto bisu. Menyisakan nama dan cerita kejayaan masa lalu. Saksi hidup dari lembaran sejarah yang terkoyak itu, diantaranya eks Kantor Bupati Deli Serdang di Jalan Brigjen Katamso, Gedung South East Asia Bank di Jalan Ahmad Yani, eks Kantor Dinas Pekerjaan Umum Medan di Jalan Listrik, bangunan bersejarah Balai Kerapatan Adat di Jalan Brigjen Katamso, serta sembilan pemusnahan rumah panggung di Jalan Timur.

Di Jalan Suka Mulia, eks Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara juga sudah rata dengan tanah. Rencananya, di bekas lokasi gedung tua ini akan dibangun apartemen mewah.

Tiga tahun lalu bangunan bersejarah yang merupakan perpaduan arsitektur Eropa dan tropis, yaitu eks Gedung PT Mega Eltra, juga rata dengan tanah.

Dan, yang kini masih bisa direkam adalah pembongkaran sebagian bangunan eks Bank Modern di kawasan Kesawan, Jalan Ahmad Yani. Bangunan bercorak art deco itu pernah menjadi Kantor Perwakilan Stork, perusahaan Belanda yang memproduksi dan menjual mesin- mesin industri perkebunan.

Perlahan bangunan yang berusia 75 tahun itu pun telah dihancurkan. Bagian atap dan seluruh dinding dalam bangunan itu tak kuasa menahan kecanggihan tehnologi abad 21. Kejayaan yang tersisa cuma terlihat dari muka dan samping gedung. Itu pun diyakini akan musnah karena bangunan ini rencananya akan disulap menjadi sebuah rumah toko (ruko) bertingkat lima. Bah, nasib bangunan sekaliber Balai Kota di Jalan Balaikota pun harus terintimidasi sebuah mega proyek berjudul City Hall.

Menurut Soehardi, Medan mestinya dapat meniru negara-negara Eropa yang mempertahankan keaslian bangunan bersejarah di bagian luar sementara bagian dalamnya direnovasi sesuai perkembangan zaman. “Kita harus mempertahankan bangunan-bangunan itu karena kita belum tentu dapat membangun yang serupa di masa kini. Kita bisa belajar bagaimana Jerman mengelola asset kota tuanya. Penonton tak hanya menikmati pagelaran piala dunia saja, tapi di sana mereka juga disuguhi keindahan gedung-gedung tua bersejarah,” sebut Soehardi.

Lebih jauh lelaki yang mengambil gelar S2 arsitek dan perencanaan kota di Technical University Delft melihat pola umum yang terjadi, terutama di masa reformasi, justru kecenderungan pemerintah kabupaten/kota menjual asset aset negara. “ Jika pemerintah melihat kota itu sebagai asset, itu berarti budaya dan segala peninggalan sejarah di dalamnya cenderung tergadaikan hanya untuk mengejar PAD. Karena budaya dan warisan budaya juga dilihat sebagai asset,” katanya.

Menurut dia, penyebab semua itu tidak lain karena pemerintah tidak punya mekanisme bagaimana seharusnya sebuah rencana pembangunan kawasan harus dilaksanakan.

Lebih jauh disebutkan, kondisi seperti ini tak hanya terjadi di Medan. Sebagian besar kota di Indonesia sangat tertinggal dalam sistem pengelolaan dan persepsi terhadap Heritage (warisan). Baik peninggalan budaya masyarakat yang bersifat kasat mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible).

“Persepsi tentang apa itu heritage masih belum singkron dengan konsep pembangunan. Padahal ini penting supaya pemerintah dapat membuat kebijakan dan menyusun program pelestarian yang bermanfaat untuk jangka panjang,” kata Soehardi.

Penyamaan persepsi tentang pelestarian warisan budaya ini tidak hanya dibebankan kepada sejarawan, arsitek ataupun BWS. Namun juga tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan peraturan dan sistem kerja sehingga kekayaan warisan budaya masyarakat terlindungi.

Karena bila warisan budaya itu dikelola dengan sistematis maka akan memberikan topangan kesejahteraan, bukan cuma pada sisi budaya, tetapi juga sisi ekonomi, wisata, dan sistem sosial yang terpelihara.

Apalagi di Sumatera Utara memiliki potensi natural heritage (warisan alam) dan cultural heritage (warisan budaya) yang sangat kaya. Cultural heritage, yang bersifat intangible meliputi budaya, bahasa, kecakapan membuat kerajinan, kecakapan membuat tembang dan karya seni.
Sayangnya, konsep tersebut seringkali diabaikan. Akibatnya, kekayaan warisan budaya masyarakat pun kian memudar, kian jauh dari konteks kehidupan riil, dan akhirnya terbengkalai.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada mekanisme agar tiap rencana perubahan kota, apalagi menyangkut warisan budaya yang menjadi hak publik untuk tahu, dan berpartisipasi,” katanya.

Karena itu, dalam hubungan ini, pemerintah harus menjadi contoh pengelolaan gedung-gedung tua yang menjadi asset mereka, sehingga dapat mendorong masyarakat dan kalangan nonpemerintah untuk menumbuhkembangkan kesadaran pengelolaan dan pelestarian warisan budaya heritage.

Pemerintah kota mesti tanggap dan merespon cepat saran ini. Karena umumnya kita lebih jago dikonsep namun kedodoran implementasinya dengan berbagai alasan. Kalau sudah begini, kita hanya menunggu waktu hilangnya sebuah jati diri Kota Medan.

Harian Global, 9 Juli 2006

TEROR Para Bandit Berpistol

Bayangan maut menggelayut di langit Kota Medan. Bandit-bandit berpistol berkeliaran menabur teror, memuntahkan timah panas tanpa mengenal waktu, tempat dan korbannya. Waspadalah!

Harian Global| 30 Mei 2006.

Selain wabah virus flu burung, kini ancaman lain menyebar di Kota Medan. Penjahat bersenjata api (senpi) bebas berkeliaran di sekitar kita. Siapapun, tanpa pandang bulu - pejabat, pelaku usaha atau orang biasa - menjadi incaran bandit-bandit berpistol.

Rentetan kasus perampokan bersenpi sebenarnya sudah terjadi sejak Januari lalu. Setiap aksi kejahatan para koboi ini selalu menjadi headline surat kabar. Sampai tulisan ini diturunkan, setidaknya tercatat 13 kasus kejahatan bersenpi. Korban pun berjatuhan. Setidaknya empat orang tewas, dan lima di antaranya kritis diterjang peluru pelakunya.

Aksi sadis para bandit ini terlihat ketika mereka menyatroni rumah Feryadi Chandra alias Tjong Siong Kim. Pengusaha bak pau yang beralamat di Kompleks Perumahan Baru II Jl. Brigjen Katamso tewas setelah bandit bersenpi menyatroni rumahnya 23 Maret lalu.

Meski ditodong senjata api, lelaki setengah baya ini nekad melawan. Ia tak rela usaha yang telah dirintisnya selama 16 tahun itu, dirampas begitu saja. Namun perjuangannya terhenti saat tubuhnya dihujani pisau sangkur. Pelaku yang diperkirakan empat orang itu leluasa mengobrak-abrik rumahnya.

Sejatinya, peristiwa berdarah di rumah Tjong Siong Kim itu bukan yang pertama di bulan Maret itu. Sepekan sebelumnya, aksi serupa terjadi di kompleks perumahan Jalan Multatuli. Beberapa hari kemudian, bandit bersenjata ini menyatroni kawasan Hamparan Perak. Berikutnya di bulan April kasus serupa berulang di kompleks perumahan Jl. Danau Jeumpang, Medan Baru. Korban selanjutnya adalah kediaman Alok Pinem di Jalan Pembangunan, Kampung Susuk II Medan Selayang.

Aksi kejahatan ini sudah sangat mengkhawatirkan, menghantui setiap inci wilayah hukum kepolisan Sumatera Utara. Walau terus diuber polisi, bandit berpistol itu surut nyalinya. Malah mereka makin mengganas di bulan Mei. Aktifitasnya melebar hingga ke daerah Langkat, Tebing Tinggi dan Labuhan Batu.

Selain sadis, bandit-bandit berpistol ini juga bernyali besar. Modal nekad plus kecermatan dan perhitungan matang dalam memburu targetnya, menjadikan kerja mereka lebih sistematis. Para pelaku juga cerdas mengelabui polisi. Kayak film India, polisi baru datang setelah pelaku lolos meninggalkan korban bersimbah darah.

Misalnya, kasus penembakan terhadap Juwono, 51 tahun. Bapak empat anak ini menjadi sasaran seenak jidat si pelaku. Ceritanya, si bandit bersenpi habis menggasak rumah Gunawan di perumahan Graha di Jl. Danau Jeumpang, Medan Baru April lalu. Namun, karena pagar kompleks sudah terkunci, si pelaku terpaksa meninggalkan sepeda motor RX King “tunggangannya”. Ia lalu “membajak” sepeda motor Juwono yang sedang melintas di dekat lokasi kejadian. Tak puas hanya mengambil motornya, Juwono didor di leher dan dadanya.

Kelicikan bandit-bandit ini menurut Direktur LBH Medan, Irham Buana Nasution tidak mengherankan. Dia mengatakan pelaku bersenjata yang kerap beraksi di Kota Medan adalah orang-orang terlatih dan ahli menggunakan senjata. Motifnya bukan hanya perampokan, tapi ada pelaku yang “diorder” untuk membunuh, alias sebagai pembunuh bayaran.

“Pelakunya bukan orang awam yang satu atau dua hari pegang senjata. Tapi sudah terlatih. Mereka itu profesional,” ujar Irham.

Dengan fakta itu, ia menduga pelaku aksi kejahatan bersenjata api ini mengarah kepada oknum-oknum di tubuh alat negara. “Bukan tidak mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan oknum-oknum dari kepolisian atau militer. Apakah dia itu aktif maupun tidak aktif,” kata Irham serius.

Menurutnya, keterlibatan oknum-oknum dari satuan tertentu itu pernah terungkap saat bos PT Asaba, Boediharto Angsono tahun 2003 tewas terbunuh. Pembunuhan itu diotaki menantunya, Gunawan Santoso. Untuk mengeksekusi korban, Gunawan Santoso menyuruh empat pengawal pribadinya yang tak lain dari satuan Marinir TNI AL. Gunawan Santoso sudah divonis mati, tapi berhasil melarikan diri dari penjara.

Bagi Irham, tren kejahatan bersenjata api memang bukan cerita baru. Ia menilai, fenomena aksi tembak menembak ini bukan hanya dilakukan penjahat, tapi juga kerap dipertontonkan polisi dalam setiap aksi penangkapan.

Irham tidak yakin polisi bisa mengungkap rentetan aksi para koboi di Medan. Sama halnya ketika pembunuh misterius (Petrus), penculikan orang, hingga pembunuh bayaran yang pernah terjadi lima tahun lalu. Sampai kini tak seorang pun pelakunya tertangkap. Termasuk mengungkap dalang dari pelaku percobaan pembunuhan terhadap dirinya tahun 2001 lalu. Ketika itu kakinya ditembus panah beracun.

Sebenarnya, kekhawatiran Irham sudah terekam sejak kasus perampokan bersenpi ini muncul. Beberapa kali polisi mengelak mengatakan pelakunya bersenjata api. Padahal, beberapa korban sudah jatuh, dan menunjukkan indikasi tewas karena didor.

Setelah korban terus berjatuhan, Kapolda Sumatera Utara, Bambang Hendarso terpaksa turun gunung. April lalu, Jenderal berbintang dua ini membentuk tim khusus yang dipimpin Kapoltabes Medan, Kombes Irawan Dahlan. Anggotanya dari markas Polda di Tanjung Morawa juga diterjunkan.

Tim bentukan Hendarso pun mulai beraksi, menyusuri titik-titik yang dianggap rawan, termasuk tempat-tempat keramaian. Ironisnya, tak satu pun pelaku tertangkap. Malah, sebulan setelah tim dibentuk, aksi bandit berpistol terus meningkat.

Irawan Dahlan, mengakui personil yang dipimpinnya kelabakan mengungkap dan melacak para pelaku karena skenario bandit-bandit itu cukup rapi dan terorganisir. “Para pelaku tergolong profesional,” aku Irawan pertengahan April lalu.

Orang yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan Kota Medan itu mensinyalir rentetetan kejahatan yang terjadi belakangan ini bertujuan menciptakan teror.”Rentetan kasus kejahatan ini sengaja diciptakan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk membentuk suasana Kota Medan menjadi tidak kondusif,” kata Irawan.

Ucapan Irawan itu seolah menyiratkan ketidakmampuan institusi itu mengatasi persoalan. Abdul Hakim Siagian, Anggota Komisi A DPRD Sumut menganggap polisi gagal menjaga keamanan Kota Medan. “Sebaiknya polisi lebih meningkat profesionalisme,” katanya. Wajar-wajar saja Siagian berkata begitu. Siapa yang tidak jenuh, tak satupun bandit berpistol itu berhasil dibekuk polisi.|

kursi panas sang ketua

KURSI PANAS SANG KETUA

Setumpuk beban kini disandang Persatuan Sepakbola Medan Sekitarnya (PSMS), klub kebanggan masyarakat Kota Medan. Didukung dana berlimpah dan materi pemain yang berkualitas tapi tak kunjung meraih prestasi tinggi di kancah sepakbola Indonesia.

Sejujurnya, langkah PSMS di Liga Indonesia XII bukanlah sebuah kiamat. Prestasi tim berjulukan Ayam Kinantan ini juga tidak terlalu jelek. PSMS bertengger di urutan ke lima klasmen akhir Wilayah Barat. Artinya jauh dari degradasi. PSMS hanya gagal melaju ke putaran delapan besar yang berarti kehilangan peluang meraih prestasi lebih tinggi.

Persoalan muncul karena perjalanan PSMS dari musim ke musim selalu ditopang anggaran yang bersumber dari APBD kota Medan. Dari tujuh musim kesertaan PSMS di Liga Indonesia sedikitnya Rp 48 Miliar dana masyarakat diambil untuk PSMS. Nominal yang cukup fantastik untuk mendongkrak prestasi tim kebanggaan masyarakat Medan. Tapi pengorbanan masyarakat itu itu tidak sejalan dengan capaian prestasi yang ditargetkan. Ironisnya lagi, dana sebesar itu tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Wajar saja kalau masyarakat lantas menaruh curiga kepada pengurus dan menagihnya untuk bertanggungjawab. Mau tak mau sejumlah nama yang duduk di kepengurusan tim berjulukan Ayam Kinantan itu ikut terseret. Sebut saja Ramli MM, Ketua Harian sekaligus Wakil Walikota Medan. Randiman Tarigan, Wakil Manager yang juga Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan. Nama lainnya Jimmy Suhairi Lubis, selaku bendahara.

Banyak yang menilai, nama-nama tersebut dianggap orang yang paling berdosa karena tak menunjukkan kinerja maksimal untuk mengukirkan sejarah sepakbola Medan. Sebuah impian yang sebenarnya sejak lama diidam-idamkan jutaan penggemar si kulit bundar di kota ini, bahkan bukan mustahil seluruh masyarakat Sumatera Utara.

Bagi Martius Latuperissa, tiga nama tersebut memiliki kesamaan. Mereka adalah sekelompok elit di jajaran kepengurusan PSMS Medan yang ambisius. Gesit dan berani melawan arus. Arus yang dimaksud karena mereka tak punya pemahaman soal sepak bola. “ Kita pernah mendengar ada orang yang gila bola, suka bola dan tahu bola. Tapi mereka bukan orang yang masuk dalam kriteria itu” ujarnya.

Ia justru menilai, ketiganya saling bahu membahu menyeret PSMS ke jurang kehancuran. “ Mereka lebih mementingkan prestise daripada pretasi,” ujar mantan pengurus PSMS periode 1999-2003 ini Kamis pekan lalu di Hotel Darma Deli Medan.

Energi negatif jajaran elit pengurus teras PSMS itu juga dibenarkan Ahyar Nasution, salah seorang pengurus PSMS bidang keorganisasian. Menurutnya, sifat ambisius itu merupakan titik kelemahan manajemen. “ Ambisi tinggi pengurus itu tidak ditopang dengan pondasi yang kuat yaitu pembinaan. Mereka merekrut pemain-pemain bermental tempe,” ungkapnya.

Lebih jauh Martius menilai, sepakterjang jajaran elit ini terpengaruh oleh kebijakan Ketua Umum PSMS Medan. Ketua Umum ini tak lain Abdillah, sang Walikota Medan. “ PSMS sekarang ini hanya milik segelintir orang saja. Abdillah dan kroni-kroninya,” ujarnya geram.

Ia punya alasan kuat kenapa Walikota Medan itu harus ikut mempertanggungjawabkan kebobrokan pengurus. “ Seluruh komposisi kepengurusan PSMS periode 2004-2008 disusun sendiri oleh Abdillah yang ketika itu formatur tunggal, Malah saya yang mendorongnya sebagai formatur tunggal,” ujar Martius sedikit menyesal.

Berangkat dari situ, Martius meminta Walikota Medan untuk bertangungjawab atas kemerosotan prestasi Ayam Kinantan itu. “ Abdillah sudah dua periode memimpin PSMS. Ia harus bertanggungjawab termasuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana puluhan miliar uang rakyat. Kalau tidak mampu, mundur sajalah,” kecamnya.

Sebenarnya cukup aneh juga, lelaki berkulit hitam ini menohok Walikota Medan. Bukan lagi rahasia, kalau ia tadinya cukup akrab dengan Abdillah. Pada masa pemilihan Walikota 2004 lalu, pria berdarah Maluku ini cukup berperan memuluskan langkah Abdillah untuk bertahan di singgasana Walikota Medan untuk kali ke dua. “ Bung, sekarang kita bukan bicara pertemanan. Tapi soal sepakbola. Tolong dibedakan,” ungkapnya.

Sepotong pertanyaan kemudian meluncur. Apakah bukan karena sakit hati karena terdepak dari kepengurusan PSMS sekarang? “ Saya tidak perduli apa kata orang. Kalau saya tidak dimasukan di kepengurusan, tidak masalah. Tapi maunya orang-orang yang duduk di PSMS itu betul-betul righ man on the right place lah. Jangan asal comot saja,” ujarnya enteng.

Lelaki yang Agustus nanti genap berusia 58 tahun terlihat menguasai betul permasalahan yang terjadi di tubuh PSMS. Setelah meneguk Capucino, ia kemudian membeberkan panjang lebar bagaimana oknum tertentu menjadikan PSMS sebagai sapi perahan. Namun inti dari yang dibicarakannya: “ Kalau sudah bohong dalam hal pembangunan pisik, jangan lagilah berbohong untuk hal yang sifatnya kepentingan masyarakat banyak. Itukan namanya rakus,” sebutnya menyentil seseorang.

Sejatinya, sejumlah kebijakan pengurus yang dinilai kontroversi sudah mulai terlihat sejak Liga Indonesia ke XII akan diputar Januari lalu. Semua berhulu sejak dipindahkannya pemusatan latihan PSMS dari Stadion Kebun Bunga ke kompleks stadion TD Pardede di Jalan Binjai.

Alasan manajemen memindahkannya karena Stadion Kebun Bunga dianggap tak lagi refresentatif sebagai kawah candra dimuka tim sebesar PSMS Medan. Karena itu perlu direnovasi dengan menambah sejumlah fasilitas yang dapat mendukung pencapaian prestasi.

Seiring dengan perjalanan waktu, memasuki bulan ke tujuh, tanda-tanda untuk melakukan renovasi tak kunjung terlihat. Kondisinya dibiarkan terlantar tak terurus seperti rumah hantu. Bahkan banyak asset didalamnya raib entah kemana, “ Di sinilah roh sebenarnya PSMS. Dulu kebun bunga adalah tempat yang paling sakral. Tak pantas manajemen memindahkannya tampa alasan kuat,” ujar mantan wartawan senior Kompas, Syamin Pardede.

Malah, sumber Global lain yang berprofesi sebagai pejabat di lingkungan Pemko Medan lebih berani lagi . Menurutnya, pemindahan home best itu merupakan salah satu bentuk arogansi pengurus. “Alasan pemindahan itu hanyalah akal-akalan pengurus yang merasa tidak nyaman karena tak mau menerima kritik,” ujarnya. Ia menengarai pemindahan home best PSMS itu untuk memuluskan sejumlah oknum pengurus untuk meraih keuntungan pribadi.

“Mereka melihat di sini — stadion kebun bunga, banyak mantan pemain PSMS yang miskin. Mereka takut kalau mantan pemain ini merampas rezeki mereka,” ujar pria berpostur tinggi dan berkulit putih itu.

Caruk maruk di tubuh PSMS ini memang harus segera diselesaikan. Bila dibiarkan, bukan tidak mungkin masalah ini akan kian meruncing. Persoalan PSMS pun akan menjadi sebuah kursi panas bagi sang ketua umum.

SANDIWARA DI LAPANGAN HIJAU

Pengurus berjanji akan membubarkan tim PSMS saat ini. Mereka menilai, loyalitas pemain terhadap klub sudah tidak ada lagi.

Seraut wajah Randiman Tarigan tampak bersedih. Ekspresi kekecewaannya begitu kental terlihat usai menyaksikan penampilan anak asuhnya bermain tanpa motivasi saat ditaklukan Persijap 0-1 Medio Juni lalu. Dari pinggir lapangan, Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan itu tak lagi mampu membendung emosinya. “ Sudah lebih baik bubarkan saja para pemain PSMS sekarang,” ujarnya menahan emosi.

Sebenarnya Randiman tak layak berbicara seperti itu, mengingat ia merupakan wakil manajer PSMS. Tapi karena pertandingan itu sangat krusial karena menentukan nasib PSMS untuk melaju ke putaran delapan besar Liga Indonesia XII, satu-satunya jalan hanya harus meraih kemenangan. Tapi apa mau dikata, di depan pendukungnya sendiri di Stadion Teladan, tim berjulukan Ayam Kinantan itu malah berubah seperti “Ayam Sayur”

Agaknya kekecewaan Randiman dan segenap pengurus teras PSMS itu cuma sekadar menutupi rasa malu mereka dari kritikan masyarakat kota Medan. Pasalnya, kiprah PSMS di putaran kompetisi paling bergengsi di tanah air itu ditopang anggaran yang tak sedikit dari APBD Kota Medan yang nota bene uang rakyat. Para pemain pun akhirnya menjadi kambing hitam.

Pantaskah pemain dipersalahkan? Global sempat melakukan penelusuran untuk mengetahui sejauh mana sikap profesionalisme para pemain PSMS itu baik di dalam maupun di luar lapangan. “ Saya menyesal dilahirkan terlalu cepat,” kata Sugeng, mantan kiper PSMS era 1970-1980 an. Menurutnya, para pemain saat ini sudah kehilangan karakter permainan ala anak Medan. Padahal katanya, tidak ada lagi alasan pemain untuk tidak tampil total karena segala kebutuhan pemain sudah terpenuhi. Apalagi kalau dilihat gaji rata-rata pemain jauh lebih dari cukup. “ Gaji mereka itu lebih tinggi dari gaji gubernur,” ujarnya.

Samin Pardede wartawan senior kota Medan berpendapat serupa. Sepanjang pengalamannya meliput olahraga, ia menilai para pemain pada musim ini tidak memiliki loyalitas sebagai pemain profesional. Para pemain tampil hanya untuk menuntaskan kewajiban karena sudah dikontrak.

“Pemain sekarang ini adalah kumpulan para pemain sandiwara. Kartu merah atau sanksi tak bermain merupakan bagian dari skenario untuk memenangkan lawan ” ungkap Samin.

Pardede yang juga sebagai Humas PSMS ini menengarai, bukan tidak mustahil sejumlah pemain di tubuh PSMS terlibat dalam kasus suap.

Sikap tidak professional pemain dilapangan juga terekam dalam aktifitas mereka di luar lapangan. Penelusuran Global mendapatkan fakta sejumlah pemain PSMS kerap dipergoki keluyuran di malam hari. Mereka keluar secara diam-diam dari dari kompleks Stadion TD Pardede menjelang tengah malam. Tak perduli apakah usai pertandingan atau saat akan bertanding.

Tempat yang paling sering dikunjungi adalah Retro Spectiv yang berada di lantai VI gedung Capital Building Jalan Putri Hijau. Bersebelahan dengan Deli Plaza. Rata-rata jadwal kunjungan sejumlah pemain ini pada malam Sabtu atau Minggu malam. Tapi paling sering di malam Sabtu dimana saat itu wanita masuk gratis atau lebih dikenal Ladies Night.

Beberapa pemain lokal yang menjadikan Retro sebagai tempat kongkow-kongkow ini diantaran Restu Kartiko, Legimin Raharjo, Agus Cima dan lima pemain asing di PSMS, Alcidio Fleitas, Alehandro Tobar, Mbom Julian, Mario Alberto dan Greg Now Kolo.

Kalau para pemain asing lebih memilih duduk di depan mini bar, para pemain lokal cenderung masuk kandang — istilah untuk ruangan private.

Selain Retro, pusat jajanan Pagaruyung juga sering disinggahi para pemain. Kalau pagi hari, biasanya mereka memilih sarapan di depan SMA Negeri 1 Medan.

Sumber Global menyebutkan, penyebab utama para pemain sering keluyuran itu karena kurangnya penegakan disiplin manajemen khsususnya dari pelatih. Apalagi letak Stadion TD Pardede menyuburkan para pemain bertindak indisipliner karena yang jauh dari pengawasan manajamen.

Sikap tidak professional para pemain ini sebenarnya juga dirasakan pengurus. Itu sebabnya Randiman Tarigan merasa apatis dengan kondisi pemain yang ada saat ini. Puncaknya pada saat PSMS dikalahkan Persijap Juni lalu. Ketika itu ia melontarkan kalimat pedas. Lebih baik tim yang ada saat ini dibubarkan. Ia juga berharap PSMS gagal di Copa Indonesia. Sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Ia melihat loyalitas para pemain kepada klub semakin berkurang. “ Menjelang Liga Indonesia mendatang baru kita bentuk lagi,” ujarnya.

Ketua Harian PSMS, Ramli MM juga sudah memberikan sinyal untuk mendukung pernyataan Randiman itu. Ia berjanji bantuan dari APBD Kota Medan tidak akan dihentikan. “ PSMS itu milik masyarakat dan kebanggaan Kota Medan. Jadi Pemko akan terus mensubsidinya,” tegas Ramli.

Bau Amis Sebuah LPJ

Piala Dunia telah usai. Tudingan penggelapan dana bantuan PSMS dari APBD berkibar kembali. Sebuah kecurigaan yang, mestinya, tidak main-main.

Kabar tak sedap itu bermula dari kegagalan PSMS meraih prestasi lebih jauh di Liga Indonesia XII. Sejumlah tudingan akhirnya mengerucut. PSMS berubah layaknya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Dari hasil penelusuran, Global menemukan dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) PSMS periode 2000—2004 yang fantastis yang tidak pernah sampai kepada publik. Transparansi ini wajib mengingat bantuan yang diberikan kepada PSMS di Liga Indonesia bersumber dari uang rakyat.

LPJ yang terdiri 43 halaman diperoleh Global dari salah seorang mantan pengurus PSMS. Dokumen itu sendiri seperti barang yang dikeramatkan karena hanya beredar dikalangan terbatas. Dalam dokumen itu tertuang angka-angka yang cukup mencengangkan karena, ternyata, uang rakyat yang telah terpakai untuk membiayai PSMS — termasuk tahun 2005, 2006 — jumlahnya Rp. 48, 096. 654, 700! Itu juga belum termasuk bantuan pada tahun 2004.

Sumber Global mengungkap, LPJ itu patut dicurigai karena memberi banyak kemudahan kepada pengurus untuk melakukan korupsi. Modusnya, pos-pos pengeluaran di mark up. “ Hampir seluruh item pengeluaran di mark up. Mulai dari pengadaan tali sepatu, kontrak sampai biaya pertandingan away. Beginilah manajemen keuangan yang dikelola birokrat,” ungkapnya.

Selain tuduhan pembengkakan belanja, biaya pengeluaran manajemen juga terbilang boros . Misalnya saja, untuk item biaya pertandingan away menempati pos pengeluaran terbesar setelah kontrak, honor dan bonus pemain. Kalau bertanding ke luar kota, para pemain menginap di hotel berbintang. Padahal, ungkapnya, manajemen bisa melakukan efisiensi. “ Saat bertanding di Jakarta, kami akan lebih memilih Mess Pemprovsu di Jalan Jambu. Satu kamar hanya Rp. 33 ribu dan bisa tiga orang. Bandingkan dengan menginap di hotel Santika. Harga yang paling murah saja Rp 350 ribu,” ungkapnya.

Sejatinya, kata sumber, dokumen LPJ PSMS periode 2000-2004 itu dibahas dalam rapat anggota pada Februari 2005 di Hotel Dharma Deli. Namun nyatanya tidak dilakukan. “ Ketika itu saya yang paling getol meminta laporan pertanggung jawaban pengurus. Termasuk membahas laporan keuangan di komisi-komisi. Tapi pengurus kesannya mengelak. Malah seorang pengurus terang-terangan menyebutkan untuk tak membahas lagi,” akunya kecewa.

Bagi kejaksaan, penyidikan atas lalu lintas penggunaan dana APBD untuk PSMS sangat penting untuk menyeret dan menemukan siapa yang paling bertanggungjawab memakan uang rakyat. Pasalnya, gara-gara patgulipat ini, uang negara yang menguap sudah puluhan miliar rupiah. Sayangnya, ia juga enggan melaporkan penyelewengan itu. “ Jangan sayalah. Bisa rusak aku nanti,” kata sumber Global yang berulang kali mewanti-wanti untuk tidak menunjukkan sedikitpun jati dirinya.

Betulkah tudingan itu? Sayangnya sampai tulisan ini dicetak, tak seorang jajaran elit pengurus dapat dimintai konfirmasinya. Baik Ramli dan Randiman Tarigan sepertinya sulit sekali ditemui. Dua nomer ponsel Ramli dan Randiman selalu tidak aktif. “ Sejak PSMS tersingkir dari delapan besar mereka memang jarang muncul lagi,” ujar seorang rekan wartawan di Pemko Medan.

Namun menurut Ahyar Nasution, salah seorang pengurus PSMS bidang organisasi, segala bentuk bantuan PSMS yang bersumber dari APBD itu telah dilaporkan secara berkala kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tuduhan itu, kata Ahyar tak lebih hanya omong kosong yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa sakit hati atas pengurus saat ini.

Pengakuan Ahyar tadi bisa jadi benar. Tapi sumber lain yang ditemui Global justru tertawa mendengar jawaban itu. Ia tak yakin BPK betul-betul melakukan audit. Kalaupun diaudit, itu hanya formalitas yang berakhir cincai-cincai. Masalahnya, sumber punya segudang pengalaman diaudit oleh lembaga keuangan negara itu saat duduk di sebuah lembaga yang mengurusi pemilihan umum. Berdasarkan itu, katanya, bukan mustahil telah terjalin sebuah skenario untuk memuluskan laporan bantuan itu. “ Apalagi ini antar dua lembaga yang masih satu atap,” ungkapnya.

Global juga mencoba melacak kebenaran laporan itu ke BPK Wilayah I Medan di Jalan Imam Bonjol. Tapi hasilnya juga nihil. Namun sumber lain malah menyebut bantuan untuk PSMS itu tak pernah masuk hitungan audit BPK. Pasalnya, bantuan itu berasal dari dana taktis bidang sosial. “ Bantuan PSMS ini sama dengan bantuan untuk menggali kubur. Pengeluaran yang bersumber dari dana taktis sosial dihitung habis,” sebutnya. “ itu celah yang bisa dimanfaatkan Mereka pinter memanfaatkan kelemahan

Caruk maruk persoalan ini memang menyisakan kecurigaan. Kalangan legislatif juga tak sanggup membendung kritikan masyarakat. “ Kami tidak menemukan satu lembar pun laporan penggunaan bantuan untuk PSMS itu,” ujar Ikhrimah Hamidi, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan.

Malah, katanya, lika-liku bantuan PSMS melalui Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pemerintah Kota Medan baru diajukan ke DPRD sejak dua tahun terakhir yaitu vc , pada RASK 2005 dan 2006 “ Sebelumnya malah tidak pernah ada pengajuan anggaran. Tiba-tiba saja pihak pemko sudah mengucurkan bantuan sekian miliar untuk PSMS. Malah di RASK tahun 2005 tidak ada item bantuan langsung kepada PSMS.” ujarnya menunjukkan dokumen RASK dimaksud.

Herannya lagi, lanjut Ikrimah, BPK juga terkesan tidak ambil pusing soal penggunaan dana APBD untuk PSMS itu. “ Ini kan aneh. Padahal pada pos-pos pengeluaran lain, ada audit BPK. Karena itu kita minta bantuan itu harus segera diaudit” sebutnya.

Lebih jauh anggota komisi C menyebut, pos bantuan bantuan APBD untuk pembinaan PSMS itu tidak boleh secara rutin diberikan setiap tahunnya. Karena hal itu telah menyalahi Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang pengelolaan pertanggungjawaban keuangan APBD. “Berdasarkan Kepmendagri itu, pos bantuan itu sifatnya hanya stimulun, atau rangsangan untuk PSMS agar lebih maju. Tidak setiap tahunnya diberikan. Pada gilirannya, cabang olahraga lain juga harus menerima bantuan serupa,” jelasnya.

Tak ada jalan lain, Fraksi PKS meminta agar bantuan “Bukan kita tidak cinta terhadap PSMS. Kritik kami ini juga demi prestasi PSMS. Tapi kalau bantuan tersebut tidak transparan, tentu yang diuntung segelintir orang,” ujarnya mengakhiri.




Dana APBD untuk PSMS


2000 Rp. 800.000.0000
2001 Rp. 3,000,000,000
2002 Rp. 5,996,654,700
2003 Rp. 9,650,000,000
2004 ?
2005 Rp. 16,650,000,000
2006 Rp. 12,000,000,000
Jumlah Rp. 48, 096. 654, 700



Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan PSMS
Tahun 2000-2001

Penerimaan
SISA 1996-2000 Rp. 8,270,776
BANTUAN PEMKO MEDAN Rp. 800,000,000
BANTUAN PSSI Rp. 128,000,000
HASIL PENJUALAN TIKET Rp.1,185,000,000
BANTUAN PENGURUS PSMS Rp. 150,000,000
JUMLAH Rp. 2,271,270,776



Pengeluaran
Kontrak Pemain Rp.775,000,000
Honor pemain/pelatih/official Rp.378,000,000
Biaya Catering Rp.155,000,000
Biaya Sekretariat Rp.23,525,000
Biaya Pertandingan Away Rp.325,000,000
Biaya Perlengkapan Rp.16,750, 000
Biaya Kesehatan Rp.11,665,000
Panpel Pertandingan Rp.160,000,000
Biaya Cetak Tiket Rp.5,770,776
Bonus Pemain Rp.340,560,000
Biaya Tur ke Malaysia Rp.80,000,000
JUMLAH Rp. 2,271,270,776



Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan PSMS
Tahun 2001-2002

Penerimaan

BANTUAN PEMKO MEDAN Rp.3,000,000,000
BANTUAN GUBSU Rp.100,000,000
BANTUAN PSSI Rp.25,000,000
BANTUAN BAPAK YASUN
PT BANK Rp.50,000,000
HASIL PENJUALAN TIKET Rp.525,000,000
BANTUAN PENGURUS PSMS Rp.175,000,000
JUMLAH Rp. 3,875,000,000

Pengeluaran
Kontrak Pemain Rp.1,237,850,000
Honor pemain/pelatih/official Rp.640,000,000
Biaya Catering Rp.169,000,000
Biaya Sekretariat Rp.40,800,000
Biaya Pertandingan Away Rp.665,000,000
Biaya Perlengkapan Rp.37,400,000
Biaya Kesehatan Rp.13,650,000
Panpel Pertandingan Rp.362,5000,000
Biaya Cetak Tiket Rp.6,300,000
Bonus Pemain Rp.527,500,000
Biaya PSMS Junior Rp.175,000,000
JUMLAH Rp. 3,875,000,00

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan PSMS
Tahun 2002-2003

Penerimaan
BANTUAN PEMKO MEDAN Rp.5,996,654,700
HADIAH DARI PSSI
JUARA II DIVISI I Rp.125,000,000
HASIL PENJUALAN TIKET Rp.129,296,500
BANTUAN PENGURUS PSMS Rp.200,000,000
JUMLAH Rp. 6,450,951,200


Pengeluaran
Kontrak Pemain Rp 1,950,000,000
Honor pemain/pelatih/official Rp.1,170,500,000
Biaya Catering Rp.225,000,000
Biaya Sekretariat Rp.52,750,000
Biaya Pertandingan Away Rp.1,296,201,200
Biaya Perlengkapan Rp.44,800,000
Biaya Kesehatan Rp.63,125,000
Panpel Pertandingan Rp.243,850,000
Biaya Cetak Tiket Rp.7,725,000
Bonus Pemain Rp.860,000,000
Pemberian Hadiah
Juara II Divisi Rp.125,000,000
Biaya PSMS Junior Rp.350,000,000
Biaya antar klub PSMS Rp.62,000,000
JUMLAH Rp. 6,450,951,200


Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan PSMS
Tahun 2003-2004

Penerimaan
BANTUAN PEMKO MEDAN Rp.9,650,000,000
BANTUAN PSSI Rp.200,000,000
HASIL PENJUALAN TIKET Rp.821,390,625
BANTUAN PENGURUS PSMS Rp.275,000,000
BANTUAN PT EBONY 18 Rp.164,995,000
JUMLAH Rp. 11,111,385,625


Pengeluaran
Kontrak Pemain Rp.2,710,000,000
Honor pemain/pelatih/official Rp.2,370,000,000
Biaya Catering Rp.225,000,000
Biaya Sekretariat Rp.52,750,000
Biaya Pertandingan Away Rp.2,327,853,125
Biaya Perlengkapan Rp.160,000,000
Biaya Kesehatan Rp.96,000,000
Panpel Pertandingan Rp.761,757,000
Biaya Cetak Tiket Rp.8,250,000
Bonus Pemain Rp.1,700,000,000
Biaya PSMS Junior Rp.400,000,000
Biaya Kompetisi antar
klub PSMS Rp.62,000,000
JUMLAH Rp. 11,111,385,625

Data:LPJ Pengurus PSMS Periode 2000-2004

media dan pilkada

Hingar bingar panggung politik pemilihan kepala daerah di Medan usai sudah. Tampil sebagai pemenang adalah pasangan Abdillah-Ramli. Namanya pun kini tercatat dalam sejarah sebagai walikota pertama di Medan pada episode baru perpolitikan di Indonesia yang menggelar pemilihan langsung. Selasa 19 Juli lalu, lelaki berpostur tinggi dan berkulit putih ini akhirnya dilantik menjadi Walikota Medan periode 2005-2010.

Jabatan itu juga adalah klimaks dari perjuangan panjangnya untuk kembali memangku posisi sebagai walikota Medan untuk yang ke dua kali. Berpasangan dengan Ramli, Abdillah mengumpulkan 489.010 suara atau 62,14 mengungguli pasangan Maulana Pohan dan Sigit Pramono Asri yang menjaring 292.803 suara atau 37,49 persen. Hasil yang sebenarnya kurang memuaskan karena jumlah yang tidak memilih lebih besar mencapai 657.067 atau sekitar 45,30 persen dari daftar pemilih yang terdaftar (DPT) sebanyak 1.450.596.

Secara politik, kemenangan pasangan Abdillah- Ramli menduduki jabatan walikota dan wakil walikota Medan sebenarnya belum sudah diprediksi banyak pihak. Itu tak lain karena Abdillah—Ramli didukung delapan partai pemenang pemilu. Diantaranya, Partai Golkar, PDI-P, PAN, PPP, PBR. Sementara yang menjadi pesaingnya, Maulana Pohan yang berpasangan dengan Sigit Pramono Asri cuma didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lika-liku naiknya pasangan Abdillah-Ramli menjadi walikota dan wakil walikota Medan menarik untuk dicermati. Utamanya bagaimana sepakterjang media massa di Medan dalam menyikapi pemilihan kepala daerah. Sebuah kondisi yang cukup memprihatinkan dan catatan kelam bagi pers di Sumatera Utara. Panasnya suhu politik di Medan ternyata ikut merembet ke redaksi surat kabar di Medan.

Keberpihakan media menghiasi lembar demi lembar surat-surat kabar di Medan. Hampir seluruh koran, radio dan televisi ikut menjadi mesin pemenangan pasangan tertentu. Independensi, integritas serta semangat untuk mendorong iklim demokrasi tergadaikan oleh kepentingan bisnis, kekuasaan dan uang.

***

Senin 27 Juni 2005, bertepatan pada pelaksaan Pilkada yang digelar serentak di Indonesia, termasuk 13 Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Hari itu, Harian Waspada yang terbit di Medan menurunkan headline utama berjudul “Pilih yang Sudah Terbukti”. Sekilas judul itu tidak mengandung pesan tertentu. Redaksi salah satu koran terbesar di Medan ini hanya menyimpulkan hasil dari sejumlah kampanye para calon kepala daerah yang menaruh keinginan masyarakat pemilih cenderung menjatuhkan pilihan kepada sosok pemimpin yang sudah terbukti hasil kerja atau prilakunya selama ini. Terlepas apakah calon tersebut sebelumnya memangku jabatan bupati ataupun walikota atau belum.

Tapi bila ditelaah lebih jauh lagi, judul tulisan tersebut sebenarnya ditujukan pada kandidat yang selama ini didukung oleh Waspada. Seperti Abdillah, calon walikota di Medan, Amru Daulay- di Kabupaten Mandailing Natal, Ali Umri di Binjai, Ery Nuriad Kabupaten Serdang Bedagai.

Banyak pengamat media yang kaget terhadap pola pemberitaan koran beroplah 50 ribu eksemplar ini. Tidak sedikit yang menyayangkan dan mempertanyakan keberpihakan mereka. Apalagi itu dilakukan secara sadar. Koran ini secara sadar menjadi alat kampanye pasangan tertentu.

Yang paling fenomenal adalah dukungan koran ini untuk meloloskan Abdillah menjadi Walikota Medan. Headline utama koran ini selalu mencoba menggiring pembacanya untuk menjatuhkan pilihan yang mereka usung. Sepekan menjelang pemilihan langsung misalnya. Headline utama koran ini semakin genjar mengekspose sisi positif Abdillah atau setidaknya menaikkan popularitas Abdillah di hadapan pembacanya. Misalnya berita yang dilansir tanggal 21 Juni 2005 yang menurunkan berita : “11 Alasan Memilih Abdillah”. Berita ini diambil dari tausiyah 12 ulama besar di Medan yang pro kepada Abdillah. Selang tiga hari kemudian, Waspada melansir foto ribuan massa yang menghadiri kampanye terakhir Abdillah.

Redaksi Harian Waspada pun tidak menyangkal telah melakukan keberpihakan pada pelaksanaan Pilkada Kota Medan. Dukungan tersebut tidak hanya dilakukan pribadi wartawan, melainkan juga merupakan kebijakan redaksi untuk memblow-up pasangan Abdillah-Ramli dalam setiap pemberitaan. Ini terekam jelas dalam kolom tajuk rencana yang diturunkan pada 28 Juni 2005 atau satu hari usai pelaksaan Pilkada, dimana sejumlah data pemilihan kepala daerah di Medan memprediksikan kemenangan untuk pasangan Abdillah-Ramli.

Tajuk rencana itu menjelaskan posisi media massa di Medan termasuk Waspada yang secara terang-terangan mengakui mendukung pasangan Abdillah –Ramli. Alasannya, pers telah melakukan pengkajian mendalam sosok Abdillah selama menjabat walikota Medan.

Panasnya suhu politik pemilihan kepala tanpa terelakkan akhirnya memasuki ruang redaksi media massa yang ada di Medan. Media yang mestinya independent dan berintegritas kuat demi terciptanya iklim demokrasi ternyata hanya menjadi simbol semata. Waspada,

Tapi atas nama pers, dalam kolom tajuk rencana tersebut, Waspada tidak sependapat tidak bersikap independent dalam pemberitaan pilkada. Secara tegas Waspada menyebutkan dukungan terhadap Abdillah lebih dikarenakan fakta dilapangan yang memperlihatkan keberhasilan Abdillah selama menjabat sebagai walikota telah memperlihatkan hasil kerjanya.

Sofyan Harahap, Redaktur Pelaksana Harian Waspada menyebutkan, sebelum redaksi mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pasangan tertentu, pihaknya telah melakukan riset mendalam kepada masyarakat dan wartawannya. “ Waspada mendukung calon tertentu karena masyarakat lebih banyak memilih calon itu. Rugi dong kita mendukung calon yang ternyata tidak didukung masyarakat,” ujarnya. “ Kebetulan semua calon yang kita dukung menang,” sambung Sofyan bangga.

***

Pada masa pemilihan kepala daerah, ketika dana milyaran rupiah dianggarkan calon tertentu untuk kampanye, media gampang tergelincir menjadi alat kepentingan. Bahkan, bukan tidak mungkin, media yang mengaku independent ternyata telah “dibeli”. Pembelian tersebut dapat dengan berbagai cara, yang termurah adalah “membeli” individu wartawan (melalui amplop), membeli halaman atau jam siaran, atau membeli program TV dan radio. Cara lain adalah melalui iklan terselubung, melalui laporan jurnalistik maupun program siaran.

Pengakuan jujur Hendra DS, koordintaror tim media untuk pemenangan Abdillah, setidaknya cermin bagaimana mereka “membayar” wartawan. Khusus untuk tim media telah tersedia anggaran senilai Rp.700 juta yang diperuntukkan bagi media massa lokal. Anggaran tersebut dibagi kepada wartawan yang tergabung dalam kelompok kerja yang berada di lingkungan Pemko Medan dan DPRD Medan. “ Dana itu tidak termasuk untuk iklan media massa,” jelasnya.

Wartawan yang menjadi anggota DPRD Medan ini punya target tersendiri melebur dalam tim kampanye Abdillah. Selain imbalan materi, target utamanya adalah menjadi wakil walikota Medan.

Profesi Hendra sebagai wartawan selama 20 tahun jelas memudahkannya untuk merangkul wartawan ataupun pemilik media agar berpihak untuk kemenangan Abdillah. “ Sejauh ini kita tidak kesulitan merangkul media. Kebetulan visi dan misinya sama,” ungkapnya. Iklim pers di Medan memang dikenal permisif terhadap amplop. Dari hasil survai Institut Studi Arus Informasi (ISAI) pada masa pemilu legislative dan pilpres lalu menyebutkan 63 persen wartawan di Medan tidak menolak segala pemberian fasilitas dari narasumber.

Beragam ulasan itu pulalah makanya sulit disangkal media bersikap memihak dalam pemberitaan pemilihan kepala daerah. Sejumlah dugaan suap demi meloloskan Abdillah menjadi walikota Medan tidak hanya mengarah ke sejumlah wartawan atau redaksi di Medan. Bahkan beberapa media nasional juga ikut menikmati. Yang paling fenomenal adalah siaran lokal Pilkada yang ditayangkan oleh Metro TV. Program khsusus pilkada yang ditayangkan sejak pukul 19.30 Wib- 20.00 Wib ini mulai mengudara sejak tanggal 10 sampai 27 Juni 2005. Tayangan ini akhirnya melahirkan kecaman dari Partai Keadilan Sejahtera.

PKS menilai, keberadaan siaran lokal tersebut sebagai tunggangan kampanye Abdillah-Ramli. Untuk program tak kurang dari 1 bulan ini, Metro TV disebut-sebut menerima kontrak sebesar Rp. 4 Miliar. Ikrimah Hamidy, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Medan menuding, siaran khusus Pilkada tersebut untuk mendongkrak popularitas Abdillah di mata publik. “ Kami —calon yang diunggulkan PKS— sedikitpun tidak mendapat ruang. Kalaupun ditayangkan, sengaja menjatuhkan citra calon yang kami usung. Materi program tersebut seluruhnya mendongkrak popularitas Abdillah,” sebut Ikrimah.

Belakangan, perjalanan sejumlah pemimpin redaksi di Medan untuk studi banding ke Beijing, Cina, dan Eropa sebagai ucapan terimakasih walikota terpilih menjadi pembicaraan hangat di kalangan jurnalis di Medan. Rombongan itu berangkat begitu Abdillah ditetapkan sebagai pemenang dalam pilkada.

Tapi segala tudingan perjalanan tersebut tersimpan rapi. Seolah hanya menjadi rahasia redaksi yang tidak perlu diangkat ke publik. Abdul Haris Nasution , pemimpin redaksi Harian Mediator yang disebut-sebut sebagai orang yang memprakarsai perjalanan rombongan pemimpin redaksi tersebut membantah isu perjalanan tersebut. Bahkan dia menyatakan tidak ikut serta dalam perjalanan tersebut. “ Semua tudingan itu tidak benar. Tapi kalau ke Australia bersama keluarga itu memang ada,” sebutnya.


***

Bias pemberitaan selalu berpotensi terjadi dalam media, baik disengaja atau tidak. Perusahaan media adalah entitas bisnis yang memerlukan pendapatan dan sokongan dana agar bisnisnya terus berlanjut. Di sisi lain, pengelola media dan wartawan adalah manusia biasa, yang seringkali memiliki preferensi politik. Dua factor tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi independensi media dalam pemilu.

Catatan Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Medan , paling tidak ada 12 media cetak, 2 radio dan 2 televisi melakukan keberpihakan terhadap pasangan Abdillah-Ramli. Modus dukungan yang dilakukan beragam. Ada media yang mendukung secara vulgar, malu-malu dan ada yang tertutup dalam memberikan dukungannya.

Pengamat pers Sumatera Utara Abdul Hakim Siagian menilai, pers di Medan telah kehilangan netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah lalu. Tidak hanya melakukan keberpihakan semata, tapi juga ikut menjadi tim sukses pemenangan salah satu calon.

“ Jelas ini membentuk citra yang sangat tidak baik bagi iklim pers kita,”ujarnya.

Hasnul Amar, Pemimpin Redaksi Harian Portibi DNP tersenyum kecut ketika ditanyakan independensi media di Medan berkaitan pemilihan walikota yang baru usai. “ Tidak ada satupun media di Medan yang independent. Mereka tampil dengan stylenya masing-masing. Ada yang terang-terangan tapi ada juga yang malu-malu,” tegasnya.

Hasnul Amar juga mengakui keperpihakan yang dilakukan media yang dipimpinnya. Namun begitu, korannya masih berusaha untuk tampil tidak terlalu mencolok. “ Kita masih memberikan porsi bagi pasangan lain, kendati relatif lebih kecil,” ujarnya membela diri. Perkara mendukung ini Hasnul tidak dapat berbuat banyak. Karena pemilik perusahaan dikenal dekat dengan Abdillah.

“ Redaksi diminta untuk tidak mendiskreditkan pribadi Abdillah. Tapi kalau mengkritisi soal kebijakan institusi—dalam hal ini Pemerintah Kota Medan, tidak ada masalah. Malah sejumlah pemberitaan yang kami turunkan cukup keras melakukan kritikan, ” kata Hasnul.

Selain faktor kedekatan antara pemilik media dengan calon, atau iming-iming materi, alasan bisnis media merupakan jalan pembenaran untuk memuluskan langkah calon tertentu menggaet media. Dengan belanja iklan saja, media sudah dapat mendongkrak keuntungan bersih minimal 50 persen. Sebut saja radio Prapanca FM. Usai kemenangan Abdillah Ramli, seluruh awak redaksi yang terlibat dalam liputan pilkada menerima bonus iklan yang besarnya bervariasi mulai dari Rp. 3 juta rupiah hingga Rp. 12 juta.

Komentar keberpihakan media juga mengalir dari Affan Bey, Pemimpin Redaksi Harian Sumut Pos. Sebagai orang pers, Affan cukup prihatin dengan iklim media di Medan. Pers tidak lagi dapat menempatkan diri menjalankan fungsi pers. “ Dukungan yang diberikan oleh media terlalu membabi buta sehingga melupakan kodrat utamanya sebagai social kontrol,” ujarnya.

Affan sendiri enggan bercerita panjang lebar soal keberpihakan pers di Medan. “ Tidak enak menceritakan teman-teman sendiri. Sekarang saja saya sudah dikucilkan. Adalah yang bilang saya sok suci, sok idealis. Ah, macamlah,” ungkapnya.

Harian Sumut Pos selama ini dikenal cukup berimbang dalam pemberitaan pilkada Medan. Koran itu ikut kerap menurunkan laporan kecurangan tahapan pilkada, baik yang dilakukan penyelenggara pemilu ataupun pasangan calon tertentu. Sesuatu yang langka diberitakan koran lain.

Affan mengklaim bahwa korannya merupakan satu-satunya surat kabar di Medan yang berusaha tampil netral. Tidak berpihak pada pasangan calon tertentu. “ Kita mengacu pada undang-undang. Prinsip keberimbangan tetap kami jaga,” ujarnya. Toh dengan begitu saja, kata Affan, perusahaannya dapat mendongkrak keuntungan hingga 50 persen.

Dewan Pers sebenarnya jauh hari telah mencium gelagat tak sedap model ini. Maraknya permainan politik uang atau money politik di kalangan elite politik belakangan ini memanfaatkan pers. Mengingat keterkaitan pers dengan pelaksanaan Pemilu sangat erat, maka kekhawatirkan permainan politik uang tersebut juga melibatkan pers.

Menurut Wakil ketua Dewan Pers, RH Siregar, kemungkinan keberpihakan pers dalam pemilu itu terjadi mengingat fungsi pers yang demikian strategis sehingga bisa saja kekuatan politik tertentu berupaya mempengaruhi oknum-oknum wartawan atau oknum-oknum jajaran redaksi supaya memberi tempat atau kesempatan yang lebih leluasa kepada pasangan calon bersangkutan.

Dilain pihak, sebagai industri padat modal, dengan sendirinya para investor di bidang perusahaan pers mengharapkan imbalan dari investasi yang ditanamkan, sehingga terjadilah perbenturan yang makin tajam antara kepentingan idiil pers di satu sisi dan kepentingan bisnis pers di sisi lain. “ Dan ternyata berdasarkan pengamatan kami, pada umumnya kepentingan bisnis perslah yang diutamakan dengan mengabaikan kepentingan idiil pers,” sebut Siregar.

Menurut RH Siregar, fenomena ini menjadi menarik untuk dibicarakan, dalam arti kecenderungan yang demikian itu mengakibatkan kurangnya intensitas perhatian media terhadap penyelenggaraan Pemilu. Pada sisi lain, karena terlalu menonjolkan kepentingan bisnis pers menyebabkan fungsi pers sesuai ketentuan perundangan-undangan dikaitkan dengan pemilu menjadi terabaikan.

“ Di zaman keterbukaan sekarang ini Dewan Pers tidak memiliki kekuatan (power full) untuk memberikan sanksi pada media seperti era orde baru. Dewan Pers hanya sekedar memberikan himbauan untuk supaya media independent dan berintegritas kuat demi terciptanya iklim demokrasi,” ucapnya.

Sebuah dilema yang perlu mendapat perhatian mendalam. Media massa, sering dikatakan, berperan penting dalam penyebaran dan pertukaran informasi, serta menjadi sarana bagi public untuk menyampaikan aspirasi dan kontrol sosial-politik.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, media sebenarnya diharapkan tidak sekedar membantu menyebarkan informasi mengenai proses dan aturan pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta kinerja peserta pemilu. Melalui peran tersebut, pers dapat turut aktif melakukan pendidikan politik, membantu masyarakat menentukan pilihan politik mereka. Tak cuma itu, pers juga berperan melakukan control atas pelaksanaan pemilu dengan melaporkan praktik-praktik curang, sejak tahap pendaftaran pemilih hingga perhitungan suara. Media massa diharapkan memainkan peran signifikan untuk membangun iklim demokrasi yang lebih baik.

suasana belajar siswa SMP 3 Meulaboh, Aceh Barat 27 Januari 05 lalu || photo : Mine 

Penggalan Puisi Cut Nurfajria

Doa Kami

Ya Allah
Engkau maha pengasih dan maha penyayang
Kami selaku hamba yang lemah dan tak berdaya
Jangan engkau berikan cobaan ini lagi
Jangan engkau taburkan derita ini lagi
Karena kami tahu ini kesalahan kami

Ya Allah
Engkau memberi kami cobaan
Kami tak ingin lagi melihat tangisan saudara-saudara
kamiTangisan adik-adik kami

Ya Allah
Engkau mau memaafkan kesalahan kami
Hanya kepadamu kami memohon
Dan hanya kepada mu kami meminta
Amin Ya Rabbal Alamin


Puisi berjudul “Doa Kami” tersebut ditulis oleh Cut Nurfajria (13) , siswi kelas II SMP Negeri 3 Meulaboh.Saat pelajaran bahasa Indonesia, Cut, panggilan akrab Cut Nurfajria beserta 40 siswa kelas II diminta oleh guru mereka untuk menuangkan perasaan mereka saat tsunami menerjang kota Meulaboh.

Ketika Cut berdiri dan membaca puisi, temannya diam dan mendengarkan suara Cut yang terdengar pelan. Cut memang tidak sampai menangis. Tapi dia membawakan puisinya dengan perasaan. “ Saya kasihan, banyak teman-teman saya yang menjadi korban tsunami,” kata Cut usai membacakan puisinya itu.

Cut Nurfajria dan keluarganya memang bukan korban bencana tsunami. Rumahnya di kawasan Desa Lapang nyaris tak tersentuh gelombang tsunami. Meskipun begitu dia ikut merasakan kepedihan keluarga teman-temannya di sekolah yang menjadi korban. Puisi yang ditulisnya ini sekaligus doa kepada tuhan agar tsunami tak lagi terulang mungkin takcumadi Aceh tapi di belahan dunia lain.


Teman-teman Cut lainnya juga terlihat semangat menuliskan puisi. Seluruh puisi mereka bercerita tentang tsunami. Puisi Hendri Rizki ( 13) yang berjudul “Tangisan Sanak Saudara Ku” tak sempat diselesaikannya walaupun remaja berkulit hitam ini
sudah berusaha merekam kejadian saat bencana tsunami terjadi dalam puisinya.

Hari itu, Kamis 27 Januari adalah hari ke dua aktifitas belajar mengajar di SMP Negeri 3 Meulaboh, Aceh Barat setelah sehari sebelumnya pemerintah mencanangkan hari bangkitnya pendidikan di wilayah Aceh dan Nias. Gedung SMP 3 merupakan salah satu sekolah di Kota Meulaboh yang terhindar dari bencana. Walau begitu, dalam sepekan ini mereka harus belajar di bawah pohon-pohon sekitar pekarangan sekolah karena sebagian gedung mereka masih dipinjam militer Francis sebagai posko.

Merekapun akhirnya terpaksa harus belajar di tengah alam terbuka dengan mengandalkan rindangnya pepohonan yang berada di pekarangan sekolah. Mereka membentuk lingkaran, dan ada juga duduk berbaris berhadap-hadapan. Sementara para guru berada di sisi mereka. “ Ayo, duduk di tempat yang dingin. Nanti kau sakit. ” kata guru pada siswa yang terkena sinar matahari.

Meskipun belajar seadanya, semangat para pelajar SMP 3 untuk mengikuti pelajaran cukup besar. Tak jarang gelak tawa terdengar dari mereka. Rata-rata mereka gembira setelah sebulan lamanya tak melakukan aktifitas belajar lagi. “ Saya senang bisa belajar dan berkumpul lagi dengan teman-teman di sini,” aku Furqon Muttaqin siswa kelas 1.

Awalnya SMP 3 juga akan menampung para pelajar dari SMP 1 dan SMP 2 yang gedungnya rata diterjang tsunami. Namun menurut Kasmuddin, Kepala Sekolah SMP 3, kapasitas ruang belajar yang berjumlah 16 kelas hanya cukup menampung siswa SMP 3 yang berjumlah 665 orang.

Bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh Barat telah menghancurkan 99 unit gedung sekolah, 48 diantaranya rusak total. Selain prasarana pendidikan,tsunami juga menewaskan 189 pegawai negeri sipil di lingkungan dinas pendidikan Aceh Barat. Sementara jumlah guru yang meninggal 12 orang. Itu pula alasannya kenapa Mendiknas Bambang Sudibyo menjadikan Kota Meulaboh sebagai tempat pencanangan hari bangkitnya pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias.

Cut dan sebagian besar siswa SMP 3 memang lebih beruntung. Mereka masih bisa berseragam saat ke sekolah. Cut, juga tidak tinggal di kamp pengungsian. Tapi tidak bagi T. Raji Akbar, pelajar kelas II di SMA Negeri 1 Meulaboh. Ponbid, begitu dia disapa teman-temannya, masih enggan masuk ke sekolah. Dia masih sedih karena harus kehilangan ayah, ibu dan adiknya. Bahkan dia juga tidak punya tempat untuk ditinggali. Untuk sementara dia menumpang di rumah Fadil, teman satu kelasnya. “Lagi malas bang. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Mungkin besoklah,”
kata Ponbid tanpa semangat.

Sehari sebelumnya, 26/1, kesedihan serupa juga dirasakan oleh Suparto (46), guru yang mengajar di tenda sekolah dasar (SD) darurat di lokasi pengungsian Alue Penyareng, Kecamatan Meureubo. Suparto tak kuasa menahan air mata ketika anak didiknya menyanyikan lagu berjudul “Desa Ku” menggema di tenda darurat itu.

Sesaat dia tertunduk di meja belajar siswanya, menyembunyikan wajahnya diantara kedua tangannya. Salah seorang siswa yang disebelahnya ikut menangis. Tapi kemudian dia berdiri, menghapus air mata dengan bajunya. Kemudian dia mencoba kembali membangun suasana ceria. “ Bapak tadi kenapa? Ia Bapak memang menangis karena rindu kampung halaman. Ayo, siapa yang ingin pulang ke rumah,” kata Suparto menghibur anak
didiknya.

Suparto memang tak kuasa menahan tangis, dia termasuk korban bencana tsunami. Saat tsunami menerjang kampungnya di kawasan Peulanteu, Kecamatan Bubung, Aceh Barat, empat anaknya hingga sekarang tidak ditemukan. Kesedihan memang belum hilang dari
Meulaboh. Tapi semangat belajar harus kembali lahir diantara ribuan pelajar yang selamat dari bencana.

Penggalan puisi karya Cut Nurfajria kiranya bisa membangkitkan semangat Ponbid dan Pak Suparto. Semoga!

bumi teuku umar pukul 09.06 WIB saat tsunami itu datang || photo: mine 

Catatan Tiga Jam dari Bumi Teuku Umar

“Allahuakbar. Kiamat Tiba”

Kalimat ini tertulis di salah satu bangunan yang runtuh di Kota Meulaboh. Tulisan itu memang tak berlebihan bila melihat setiap inci kota Meulaboh luluhlantak akibat bencana gempa dan gelombang tsunami Minggu 26 Desember lalu.

Tidak jauh dari bangunan tadi, kalimat lain tertulis “Sadarlah Manusia, Kiamat Sudah Tiba”. Kendati tidak jelas siapa yang menulis kalimat-kalimat tersebut dengan cat semprot berwarna oranye, namun tulisan itu mengingatkan saya betapa besarnya kekuasaan Tuhan. Betapa kecil kita dihadapan-Nya.

Meulaboh adalah tempat kelahiran pahlawan nasional,Teuku Umar. Kota yang sebelum bencana berpenduduk sekitar 60 ribu jiwa ini adalah tempat yang indah. Dikelilingi pantai, pohon nyiur melambai-lambai dengan angin semilir yang mengajak kita untuk sejenak melupakan kepenatan dan rutinitas hidup.

Tapi semua keindahan itu sirna. Sejauh mata memandang yang ada hanya onggokan puing-puing bangunan berserakan yang bertumpuk membentuk pagar panjang setinggi 2 meter.Keadaan ini bisa dilihat di pusat kota sepanjang Jl. Nasional dan Jl. Teuku Umar.Satu unit mobil seri terbaru tersangkut setinggi 5 meter diatas puing-puing reruntuhan bangunan. Bahkan sebuah kapal nelayan berukuran 12 meter terseret sampai 200 meter memasuki halaman parkir pertokoan.

Sesungguhnya pemandangan mengerikan sudah tampak dari atas Helikopter Chinoox ketika saya dan rombongan jurnalis lain mengikuti rombongan Perdana Menteri Singapura melakukan kunjungan ke Kota Meulaboh. Daratan di pesisir pantai ibukota Aceh Barat itu terlihat digenangi air yang sudah berwarna coklat. puluhan batang pohon kelapa yang mencium bumi adalah saksi betapa dahsyatnya gelombang tsunami.

Pemandangan luar biasa juga saya temui sesaat helikopter Chinoox mendarat di bandara udara Cut Nyak Dien. Landasan pacu retak-retak, terbelah selebar 10 centimeter. Landasan beraspal tebal itu juga sampai terangkat sekitar 20 cm. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana paniknya masyarakat yang dilanda gempa berkuatan 8,9 skala richter itu. Dahsyat!!


Selama tiga hari Kota Meulaboh terisolir. Tak ada informasi yang bisa diterima pemerintah. Harapan mulai terkuak tiga hari setelah bencana melanda Meulaboh. Rabu pagi, Presiden Susilo Bambang Yudoyono berhasil melakukan komunikasi udara dengan Danrem 012 Teuku Umar,Kol.Inf Gerhan Lantara di Posko Penanggulangan Bencana Alam Nasional,Pangkalan TNI AU Polonia, Medan.

Dari pembicaraan tersebut baru diketahui bahwa kondisi Kota Meulaboh sudah porak-poranda. Hanya 20 persen infrastruktur yang masih tersisa. ribuan jiwa melayang dihantam gelombang tsunami, sementara ribuan lainnya masih dinyatakan hilang.

Saya teringat ucapan seorang personil TNI yang bertugas di Bandara Cut Nyak Dien ketika saya mencari tempat untuk buang air kecil ““ Hati-hati masih banyak mayat yang belum ditemukan.”



***

Sepekan pasca bencana gempa dan tsunami saya dan sejumlah jurnalis lain mengikuti rombongan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Long mengunjungi Meulaboh. Mungkin saya sedikit beruntung dibanding jurnalis lainnya yang berkeinginan kuat membuat reportase dari Meulaboh. Kedatangan saya ini adalah kali kedua setelah sehari sebelumnya bersama rombongan Edward Lee, Duta Besar Singapura.

Selama karir saya di jurnalistik, belum sekalipun menginjakkan kaki di bumi Serambi Mekkah. Saya tak pernah membayangkan datang ke Aceh dalam suasana penuh duka,lantaran musibah gempa dan tsunami.

Siang itu saya bersama Mia Shanley, koresponden Reuters dari Singapura mencoba menyusuri kota Meulaboh. Berjalan diantara reruntuhan bangunan di Jalan Teuku Umar. Aroma mayat masih terasa menyengat. Sekelompok masyarakat mencoba mengangkat puing-puing kayu yang masih berserakan, mencoba mencari sumber bau tadi.

Di depan rumah dinas Danrem 012 Teuku Umar, kami mendapati seorang ibu bersama putranya tengah sibuk mengumpulkan piring, gelas, sendok, dan beberapa lembar pakaian yang sudah bercampur dengan lumpur. Cuma itu yang tersisa dari reruntuhan rumahnya.

Tak jauh dari mereka, empat orang anak-anak duduk di bawah pohon asam. Tak terlihat keceriaan. Tidak juga tersenyum. Mereka cuma diam, melihati serombongan pejabat negera asing yang berkunjung ke kotanya. Seorang anak yang berpakaian SMP malah menghindar untuk kami wawancarai.

Saya tidak sempat melakukan interviu dengan penduduk di sana karena keterbatasan waktu mengikuti rombongan PM Singapura. Tapi, mereka tak perlu cerita terlalu banyak, karena kondisi kota Meulaboh sudah menggambarkan semua cerita duka mereka. Kedukaan yang melahirkan sejuta kisah sedih. Yang tersisa hanya sedikit pengharapan dari pemerintah Singapura yang memfokuskan bantuan merehabilitasi Kota Meulaboh.

Jujur saja, dukungan total pemerintah Singapura untuk merehabilitasi Kota Meulaboh dengan peralatan berat di atas kapal Landing Ship Tank (LST) nya menyisakan sejuta tanya di hati saya. Mungkin sama dengan yang lain, saya mencoba berpikir positif terhadap dukungan dari negara-negara asing untuk membantu saudara-saudara di Aceh. Saya tepis ceritera soal pengerukan pasir yang mengakibat sejumlah kepulauan di Riau tenggelam. Semoga tidak ada misi tersembunyi dari bantuan itu, semoga semua itu benar demi misi kemanusiaan. Semoga..